wawancara

NAMA                       : ALI MAKKI

NIM                            : 2013-21-00-11

PRODI                       : ILMU ADM. NEGARA

Bahan pertanyaan:

1.      Bagaimana seharusnya tindakan seorang pemimpin dalam menanggapi hal-hal yang bersifat dilematis?

2.      Bagaiamna tanggapan saudara dalam menghadapi modernisasi dan globalisasi kaitannya dengan kepemimpinan yang representatif? Dan,

3.      Apa saran konstruktif dari saudara?

Ulasan hasil wawancara:

1.      Mari kita sepakati bersama terlebih dahulu, bahwa, seorang pemimpin bukan dilahirkan melainkan dibentuk, sekaligus dengan sendirinya ‘dibebani’ dua fungsi utama yang harus dia ‘pakai’ dalam menejerial kepemimpinannya. Pertama, pemimpin harus mampu menjadi katup penyelamat sosial (security social), hal ini bisa diimplementasikan dengan membuka ruang diskursif selebar-lebarnya guna membentuk masyarakat yang sadar kondisi dan kritis ketika menghadapi problematika tertentu. Kedua, seorang pemimpin dituntut lebih berkeadilan (justice) dan mempunyai kecakapan diplomatis-konsolidatif. Dari konsepsi dasar ini, dalam menghadapi hal-hal yang bersifat dilematis dalam sosialnya, seorang pemimpin harus bisa mempertemukan kepentingan-kepentingan secara berkeadilan. Polarisasi seperti ini, hemat saya, lebih menjurus pada pemaksimalan komunikasi politik yang efektif, dan ruang publik (public spehere) yang memadai. Sebab, saya sepakat sama Adorno dan Cuzer dalam membincang akan selalu terjadi konflik –atau dalam istilah saudara, hal-hal dilematis—sebagai  spirit tersendiri untuk sosial ke arah integritas absolut sejauh ‘katup penyelamat’ bisa berfungsi secara signifikan. Maka, katup penyelamat di sini saya artikan dengan fungsi dan peran seorang pemimpin sebagai akomodir pelbagai kepentingan oknum-oknum tertentu. Lebih lanjut, kecakapan dalam hal-hal diplomatis  sudah seharusnya menjadi ruh bagi seorang pemimpin sebagai upaya penguatan kordinasi di kancah politik global. Sehingga, sepakat sama Pak Prabowo, musuh satu sudah terlalu banyak dalam konstelasi perpolitikan internasional. Mungkin itu, bagi saya secara singkat.

2.      Secara kasat mata, modernisasi dan globalisasi secara perlahan menggerus nilai-nilai lokal khas milik kita. Jikalau modernisasi memimpikan masyarakat yang liberal, toleransi, dan terkonstitusi, maka saya tegaskan, globalisasi juga demikian dengan sudah terkoptasinya ‘raksasa modal asing’ dengan mudah masuk ke negara-negara berkembang dengan alih-alih globalitas yang realistis demi kesejahteraan masyarakat setempat. Sehingga, kalau sistem politik yg efektif dianggap tergantung budaya masyarakat setempat (budaya politik), maka budaya politik yang seperti apa dan bagaimana? Toh, kita saja belum bisa mengintegrasikan nilai-nilai lokal (local wisdom) kita dengan sistem politik yang kita terapkan saat ini dalam keseharian kita. Alhasil, seorang pemimpin seyogyanya lebih bisa tegas dalam menanggapi dinamika-dinamika sosial seperti ini. Lebih lanjut, menurut saya, pemaksimalan UU Pasal 74 No. 40 tahun 2007 dan UU No. 25 tahun 2007 setidaknya menjadi salah-satu filterasi yang tepat. Pemimpin yang pro rakyat dan mengusung semangat perubahan berkelanjutan seperti itulah yang lama kita idamkan. Sampai kapan kita menjadi ‘tikus’ yang selalu sekarat di ‘lumbung padi’ kita sendiri? Sampai kapan bendera merah putih kita hanya bisa berkibar dengan malu-malu? Dan sampai kapan garuda kita, kita biarkan menangis dan daya cengkramannya pada ‘Bhineka Tunggal Ika’ mulai mengendor? Silahkan anda tanggapi sendiri.

3.      Saran saya singkat; belajar konsepsi kemajuan di luar negara kita itu perlu, tapi jauh lebih penting menciptakan sistem politik yang pro keadilan dan siap saling berpangku tangan sesama saudara-bangsa. If Not Now? When?, If Not We? Who? Untuk Indonesia, Yakin Usaha Sampai (YAKUSA!).

Profil Narasumber

Nama                                : Moh. Maisur

Tempat, Tanggal Lahir   : Sumenep, 29 Juni 1993

Alamat di Malang            : Jl. Sunan Kalijaga Dalam No. 03 Merjosari Malang

Pendidikan Sekarang      : Ilmu Politik Universitas Brawijaya

Organisasi                         : Himapolitik FISIP Brawijaya

                                             Kader HMI KISIP Brawijaya

                                             Kordinator Komunitas Simpang Tiga (KASTA)

Motto                                : Sambil ngopi, untuk Ilusi Pasti, bukan Basa-basi apalagi mencari Sensasi, melainkan konklusi yang pasti kita hadapi.